Dia mengajak seluruh stakeholder terkait untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan memaksimalkan tenaga PPPK dan PPPK Paro Waktu, terutama teknis penugasan mereka pada dinas teknis yang kekurangan atau masih membutuhkan tenaga dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik.

"Di satu sisi ada OPD teknis yang kelebihan pegawai, di satu sisi juga ada yang masih membutuhkan tenaga PPPK. Terutama BPKAD, DLH, Damkar dan Satpol PP," sebut dia.

Mariamah menegaskan rakor ini harus disepakati dan menghasilkan keputusan bersama tanpa melanggar aturan yang berlaku dari KemenpanRB dan BKN, khususnya bagi dinas teknis yang masih kekurangan pegawai.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Kota Bima sangat bergantung pada dana transfer. Apalagi pemotongan TKD mencapai Rp 300 miliar. Sehingga langkah yang dilakukan yakni memaksimalkan pengelolaan PAD dari pajak dan retribusi.

"Saya minta BKPSDM untuk melakukan pemetaan dan pendekatan terlebih dahulu kepada calon PPPK Paro Waktu, terutama mereka yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan, tanpa melanggar mekanisme dan aturan yang ada. Ini saya minta segera ditindaklanjuti," kata sekda.

Kabid Pengadaan Mutasi Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Bima Hidayaturrahman mengatakan, sebentar lagi NI PPPK Paro Waktu akan diterbitkan.

Namun penempatan PPPK Paro Waktu harus berdasarkan formasi. "Penempatan SK tidak boleh keluar dari formasi, tetapi metode yang bisa dipakai hanya melalui penugasan," katanya