Pimpinan OKP dan BEM Desak Pemkab Bima Transparan Kelola Anggaran Hibah untuk Ormas

 

Bima, Bimbangkit— Sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar transparan dalam mengelola anggaran hibah untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) termasuk untuk OKP.

 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bima, Rifki Pratama mengatakan, sudah seharusnya Pemkab Bima transparan dalam mengelola anggaran hibah untuk Ormas termasuk untuk organisasi mahasiswa atau OKP. Sikap tertutup justru akan menimbulkan tanda tanya terkait pengelolaan dan menimbulkan potensi masalah. Apalagi dana hibah untuk Ormas masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan NTB.

 

“Sudah sepantasnya Pemda harus transparan dalam mengelola dana hibah. Siapa saja penerima dan apa indikator besar kecil anggaran itu harus dibuka kepada publik,” katanya saat ditemui di kampus STKIP Harapan Bima belum lama ini.

 

Ia mengingatkan, dana hibah untuk Ormas dan Orpol berasal dari APBD (anggaran dan pendapatan belanja daerah) yang sumber utamanya dari pajak rakyat, sehingga sudah seharusnya dikelola secara transpara, karena terdapat potensi masalah dalam distribusinya.

 

“Kami minta agar dana hibah dibuka ke publik. Jangan kucing-kucingaan. Masyarakat berhak tahu uangnya digunakan untuk apa saja,” desak pemuda yang akrab disapa Kiko ini.

 

Selain itu,  ia meminta Pemda agar menjelaskan dasar sehingga membeda-bedakan nilai hibah untuk setiap organisasi.

 

Pada bagian lain, hal yang sama juga disuarakan oleh Ketua Badan Eskekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP Tamsis) Bima, Andri Setiawan. Ia meminta agar pemerintah daerah transparan dalam mengelola anggaran hibah untuk Ormas.

 

Menurutnya setiap Ormas termasuk OKP memiliki hak yang sama mengakses dana hibah dari pemerintah daerah, karena anggaran hibah bersumber dari pajak rakyat. “Kami minta agar pemerintah daerah transparan terhadap dana hibah untuk Ormas termasuk untuk OKP,” desak Andri saat ditemui di Palibelo, kemarin.

Dia mengatakan, transparansi Pemkab terhadap pengelolaan dana hibah untuk memastikan pelaksanaan sesuai prosedur. Dana hibah tidak dikelola secara serampangan dan dicairkan atas dasar pertimbangan tidak profesional. [B-31]